Bulaksumur Roundtable Forum: Mengelola Dilema Desentralisasi & Sustainability

Balai Senat Universitas Gadjah Mada. 09 Agustus 2024. 

Bulaksumur Roubtable Forum is academic round-table forum for sustainability hosted by DPP UGM (Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada). Indonesia dihadapkan pada dilema: pertumbuhan ekonomi vs keberlanjutan lingkungan. 

Kesimpulan:

Secara garis besar dapat dikategorikan dalam 3 hal:

1. Konsensus

2. Tantangan

3. Tawaran Solusi (Solusi politik dan solusi tekhnis).

Prinsip Sustainability merupakan norma global yang fokus pada distribusi berkah dan sekaligus petaka. Dalam prakternya rumit dan dilematis. Tetapi kita juga sepakat bahwa sustainability ini meski pun rumit dan dilematis tapi dia bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Lantas bagaimana mengelolanya? Mengelola dilema desentralisasi dan sustanabilty, kita juga sepakat bahwasannya perlu kolaborasi multipihak, itu kurang lebih konsesunya, yang sementara dirumuskan.

Lalu, tantangannya banyak sekali ternyata, akan lebih banyak tantanggannya daripada konsesunya. Terutama dalam Pemerintahan. Pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang bertumpu pada delegasi kewenangan sektoral, sehingga mempersempit otonomi. Kedua, kesenjangan pusat dan daerah dan kesenjangan antar daerah karena berbasi sumberdaya alam, menciptakan daerah maju dan daerah tertinggal, ada disparitas antar wilayah yang cukup tajam di Indonesia. Kemudian juga orientasi pembangunan yang masih terjebak pada keberhasilan fisik ini pelu kita reflesikan lagi indikator-indikator capaian pembangunan tidak hanya bertumpu ada capaian-capaian fisik saja. 

Kemudian tantangan berikutnya juga adalah lemahnya kepemimpinan yang memiliki visi yang kuat atas isu sustanability dan tantangan yang semakin berat adalah menyempitnya ruang demokrasi dan kebebasan sipil.sebagaimana salah satu tadi peserta menyampaikan. Itulah tantangan terberat dalam aspek pemerintahan. Sementara di dunia bisnis juga menghadapi tantangan yang tidak kalah rumit, pertama ada tuntutan agar bisnis patuh dengan prinsip sustanabilty yang harus dipenuhi, agar tidak kehilangan pasar sekaligus peluang invetasi, sehingga sustainability bukanlah pilihan menurut Bapak dari Kadin tapi keharusan karena ada demand dari market dan juga ada tuntutan dari investor agar comp dengan berbagai norma yang mendukung sustainabilty dan juga kesetaraan tadi.

Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang sangat pesat namun masyaralat lebih cepat menangka perkembangan teknologi daripada pemerintah, ini perlu dipikirkan oleh Bapak-Bapak pengelola negara ini bagaimana juga agar dapat catch up dengan kecepatan yang sama dengan masyarakat.

Lalu negara lambat dalam meregulasi femona teknologi ini implikasinya karena kecepatannya berbeda dengan masyarakat regulasi bersifat makro dengan pendekatan industri konvensional yang tidak semuanya relevan dengan industri digital, sehingga Menurut Ibu Neneng, regulasi yang bersifat preskriptif/teknis ini mestinya diminimalisir terkait dengan New Economic. Tetapi lebih pada regulasi-regulasi yang sifatnya lebih fleksibel sehingga tidak menghambat inovasi di sektor bisnis.

Diantara tantangan-tantangan tadi ada beberapa solusi yang tadi sudah tersirat dalam forum ini baik dari para narasumber mau pun dari para peserta.

Pertama, perlu didorong Green Leadership, pemimpin yang memiliki komitmen dan visi yang kuat atas inklusi sosial dan sustainability, lalu sinkronisasi antar sektor menjadi penting untuk mengelola dilema dan IT bisa menjadi media, tadi terdapat pemanfaatan artificial intelligent dan sebagainya.

Kemudian kolaborasi untuk mendorong kerjasama pusat daerah serta pemerintah bisnis dan masyarakat dengan dasar TRUST. Seperti yang tadi Prof. Haryanto tegaskan. Syarat untuk saling percaya forum multipihak yang berfungsi membuka dialog serta membuka ruang sipil untuk mendorong masukan yang lebih konstruktif. Beberapa tawaran teknis yang juga mengemuka dalam forum ini tersirat mau pun tadi secara tegas dikatakan adalah pertama misalnya pembagian tipologi daerah yang mengkombinasikan kebijakan simetris dan asimetris. Karena disparistasnya tadi sangat tajam sehingga tipologi ini mungkin bisa menjadi langkah moderat untuk mengatasi dan mengelola ini. Tipologi ini  bisa berubah dalam kurun waktu tertentu dan juga insentif kemudian juga kewenangan disesuaikan dengan tipologi tersebut.

Lalu review policy making/policy audit, untuk melihat seberapa prose pengambilan keputusan telah memenuhi prinsip sustainability, seberapa desantrilisasi, mengakomodasi inklusi, inovasi dan juga responsivesnes untuk memenuhi prinsip-prinsip sustainability dan kesetaraan. 

Terakhir berdasar pengalaman praktis dari beberap daerah, continuous lerning masyarakat dan pemerintah sebagai investasi jangka panjang untuk mendorong inklusi sosial dan sustainabilty. Itulah  point-point yang team perumus dapat sampaikan dari diskusi yang menarik ini.

Pada penutupan acara dilanjut dengan apresiasi 44 tahun Prof. Haryanto mengabdi di Universitas Gadjah Mada.